Forum Komunikasi Kepala Puskesmas sebenarnya cukup eksis di banyak wilayah. Sebutlah misalnya di Kabupaten Banjar, dimana tanda-tanda kehidupan forumnya bisa terlacak di tautan ini: Forum Komunikasi Kepala Puskesmas Banjar. Di Propinsi Jawa Timur, ada Forum Kepala Puskesmas Kabupaten Pacitan. Di Propinsi Sulawesi Selatan, ada Forum Komunikasi Kepala Puskesmas (FKKP) Kabupaten Luwu Utara misalnya. Bahkan sungguh luar biasa, kepengurusan Forum Komunikasi Kepala Puskesmas di Luwu Utara dikukuhkan oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat. (Baca beritanya di tautan ini: FKKP Tuntut Tingkatkan Pelayanan). Di Propinsi Jawa Tengah, kita juga mengenal Forum Komunikasi Kepala Puskesmas Kabupaten Kebumen (Simak beritanya di link ini: Menerima Audiensi Forum Kepala Puskesmas).
Masih terlalu banyak sebenarnya contoh-contoh konkrit eksistensi Forum Komunikasi Kepala Puskesmas di negeri tercinta ini. Cukup saya batasi saja dengan beberapa contoh di atas. Dan, harap dijadikan catatan tersendiri, bahwa keberadaan Forum Komunikasi Kepala Puskesmas sejatinya adalah tidak berbeda secara substansial dengan keberadaan Forum Komunikasi Kepala Dinas Kesehatan yang juga eksis di beberapa wilayah. Salah satu contoh, di Propinsi Riau. (Monggo dibaca beritanya di tautan ini: Pertemuan Forum Komunikasi Kepala Dinas dan Kalakarya PDBK Nasional).
Sampai di titik ini, mohon izin saya harus mengatakan bahwa sesungguhnya Forum Komunikasi Kepala Puskesmas bukanlah sesuatu yang ahistoris. Eksistensinya di banyak wilayah menjadi bagian inheren dari nyawa perjuangan komunitas puskesmas itu sendiri. Persoalan krusialnya sebenarnya bukan pada Forum-nya. Persoalan krusialnya terletak pada etos perjuangan yang diemban oleh sebuah forum. Selama etos perjuangan forum terikat kuat-kuat dalam koridor ikhtiar kolektif yang diarahkan sepenuhnya pada visi pengejawantahan kemaslahatan publik yang lebih bermakna, maka tak perlu ada kerisauan terhadap forum.
Bahkan, jika ada tanda atau gejala yang mengarah pada haluan yang menyimpang dari etos perjuangan forum misalnya, maka menurut hemat saya, bukan forum-nya yang kemudian harus dipersoalkan; Core value-nya terletak pada dimensi personal , sehingga ada atau tidak ada forum, potensi problematika yang akan ditimbulkannya akan tetap sama, selama konstruksi sisi personal yang ada terkooptasi dalam perspektif pemikiran yang tidak semestinya.
Salah satu batu ujian bagi sebuah forum, khususnya forum yang anggotanya terdiri dari para pegawai negeri, adalah ujian netralitas di tengah hiruk pikuk politik kepentingan menjelang pemilu; Pilkada maupun Pileg. Forum dengan karakteristik demikian, apapun argumentasinya, tidak etis jika sampai bermain vulgar di ranah politik praktis, bukan saja karena itu identik dengan resiko mencederai asas netralitas, dimana konsekuensinya tidak main-main, melainkan pada saat yang sama keterlibatan di ranah politik praktis bagi forum yang digerakkan oleh person-person yang semestinya netral, dapat melalaikan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) utama yang seharusnya menjadi sentral dari seluruh ikhtiar kolektif Forum. Domain politik bagi pegawai negeri, menurut hemat saya, adalah domain “suara hati” yang bisa diimplementasikan secara elegan tanpa harus mengorbankan batas-batas etis netralitas.
Dalam perspektif seperti di atas, saya mohon izin kembali untuk mengatakan bahwa, substansi pemikiran yang pernah disampaikan oleh Kadinkes Propinsi Jawa Tengah saat itu, yang sekarang menjabat Dirjen Bina GIKIA Kemenkes, dr. Anung Sugihantono, MKes, eksistensi Forum Komunikasi Kepala Puskesmas haruslah berdiri kokoh di atas etos perjuangan menegakkan tata kelola administrasi fungsi pelayanan kesehatan garda depan, agar terwujud akuntabilitas pelayanan publik yang bisa dibanggakan. Kearah ini saya kira haluan gerak perjuangan Forum Komunikasi Kepala Puskesmas. (Baca juga catatan kecil yang pernah saya tulis di link ini: Pandangan Umum Ketua Forum)
Akhirnya, last but not least, kalau saya ditanya: haruskah Forum Komunikasi Kepala Puskesmas dihilangkan ... ? Maka, maafkan saya kalau saya katakan secara tegas bahwa, yang harus dihilangkan bukan Forum. Yang harus dihilangkan adalah pemikiran-pemikiran untuk menghilangkan Forum. Hehe... Wallahua'lam. (La Ode Ahmad, Mantan Ketua Forum Komunikasi Kepala Puskesmas Kabupaten Karawang)
Catatan:
Coretan kecil di atas sebenarnya saya tujukan secara khusus untuk sahabat saya yang baik hati, Dr. H. Deddy Ferry Rachmat, MKM, Ketua Forum Komunikasi Kepala Puskesmas Kabupaten Karawang saat ini
0 Response to "Forum Komunikasi Kepala Puskesmas, Perlukah Dihilangkan ?"
Posting Komentar